PENDAHULUAN
Menarik sekali melihat beberapa contoh kasus yang dimulai tahun 2001, tentang permintaan atau bahkan tuntutan berbagai kelompok perempuan terkait jabatan sebagai menteri dalam kabinet di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Kompas, 31 Juli 2001). Pada tahun 2004, banyak kelompok perempuan menjelang pemilu meminta dipenuhi jatah 30 persen kursi perwakilan perempuan dari masing-masing partai politik saat pengajuan daftar anggota calon legislatif di dewan perwakilan rakyat.
Dirasakan atau tidak, sebenarnya gerakan berbagai kelompok perempuan ini termasuk dalam permasalahan gender sensitive. Tuntutan untuk menyetarakan kedudukan jender (laki-laki dan perempuan) telah menempati hati banyak kalangan kelompok lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Melihat fenomena ini, terdapat inti yang bisa diambil.
